Program Megalomania Jokowi Bikin Susah Indonesia, Warning Keras Dari Berbagai Sektor!

Roy Jon
ProgramMegalomaniaJokowiBikinSusahIndonesiaWarningKerasDariBerbagaiSektorAriefPoyuono

Jakarta, mediaintegritas.com - Pemerintahan Jokowi dianggap hanya mampu membuat program-program megalomania tanpa adanya solusi keuangan dan perbaikan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Bayangkan saja, sepanjang 2015 rapor ekonomi pemerintah tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Memang, ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya, selain kondisi perekonomian global yang sempat mengalami krisis, juga sangat dipengaruhi oleh penurunan perekonomian Cina yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia kali ini.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono di Jakarta.

“Faktor kedua, megalomania program-program ekonomi pemerintah tidak sinkron dengan APBN 2015. Apalagi, di awal pembentukan tim ekonominya, orang-orangnya bukanlah orang yang siap menghadapi transisi,” ujar dia.

Sekalipun di pertengahan 2015 tim ekonomi dirombak, lanjut Arief, tetapi pengantinya juga afkiran atau orang-orang gagal dalam membangun ekonomi Indonesia.

Sepanjang 2015, BUMN diharapkan mempunyai andi besar untuk mendongkrak keterpurukan. Sayangnya, Menteri BUMN dianggap selalu sebagai biang pembuat gaduh, dengan adanya sejumlah program megalomania yang tak menjadi prioritas masyarakat, seperti rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencana ini justru membesarkan kebutuhan fiscal, dan malah bisa menyebabkan adanya penilaian negative dari Negara Jepang sebagai mitra Indonesia dalam pengerjaannya.

“Selain itu, juga adanya privatisasi Jakarta International Container Terminal atau JICT yang melanggar Undang Undang dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara hingga triliunan rupiah,” ujar Arief.

Kegaduhan-kegaduhan seperti itu, lanjut dia, merupakan implikasi perilaku Menteri BUMN yang berimbas pada penolakan PMN BUMN oleh DPR di APBN 2016.

Di sektor kelautan dan perikanan, dijelaskan Arief, kebijakan menteri KKP Susi Pudjiastuti banyak menimbulkan nelayan kecil Indonesia terjerumus pada pengangguran dan kehilangan pendapatannya.

“Itu juga akibat program megalomania pemberantasan illegal fishing oleh nelayan asing namun malah nelayan Indonesia yang disapu bersih,” ujar Arief.

Bagaimana dengan nasib para petani? Sepanjang 2015 sektor pangan malah dibajiri produk impor sehingga menimbulkan para petani merugi. Lebih nyata terjadi pada petani kelapa sawit, yang dikenakan pungutan ketahanan energi yaitu pungutan ekspor Crude Palm Oil atau CPO sebesar 50 dolar amerika.

Di sektor pengelolaan Energi dan Sumber Daya Minerla (ESDM), lanjut Arief, menteri ESDM-nya sendiri yang justru menyebabkan Jokowi melanggar Undang Undang Minerba dengan mengeluarkan izin ekspor konsestrat tambang. “Dan menciptakan mafia migas baru di ISC Pertamina dengan cover membubarkan PT Petral,” ujar dia.

Dana subsidi BBM yang dialihkan ke sektor infrastruktur, papar Arief, juga belum terlihat alokasi nyata. Semua proyek yang diupayakan dikerjakan ternyata masih merupakan proyek-proyek infrastruktur lama peninggalan era presiden SBY.

Pengerjaan proyek infrastruktur dari dana pencabutan subsidi BBM lambat. Menurut Arief, hal itu dikarenakan adanya ego lintas sektoral, serta adanya pengaruh stempel politik.

“Terkesan terjadinya faksi-faksi di pejabat eselon dua di masa SBY versus pejabat eselon di departemen yang berfaksi Jokowi, sehingga merusak irama birokrasi yang merdu di setiap departemen,” ujarnya.

Persoalan lainnya, yakni peyelesaian sengketa lahan untuk infrastruktur juga penyebab program ini terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 2 institusi yang berhubungan dengan penyedian lahan yaitu Kehutanan dan BPN. “Yang ternyata, masing-masing lembaga itu diisi oleh dua pejabat yang berasal dari parpol yang sama, namun anehnya kok malah gagal,” ujarnya.

Di sektor Perlindungan Industri Nasional, juga mengalami kegagalan karena kebijakan yang digunakan justru kebijakan upah murah untuk  buruh. Justru ini kebijakan yang salah, karena dengan upah murah bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

“Padahal kebijakan yang diperlukan untuk melindungi industri nasional berorietasi ekspor harus ada kebijakan fiskal dengan menurunkan pajak PPN, serta menghilangkan pajak impor untuk bahan baku industri nasional,” ujar Arief.

Sebetulnya, lanjut Arfief, kantor Kepala Staf Kepresidenan memiliki peran penting untuk menysinkronisasi semua program ke semua departemen dan juga ke lembaga legislative. Dan tentu saja, kantor ini seharusnya diisi oleh sosok yang memiliki jejaring dan pengalaman yang luas di birokrasi dan legislatif.

“Lah, ini malah diisi oleh sekelas tokoh LSM yang tidak punya kompentensi untuk membantu kerja-kerja kestaffan di kantor Presiden,” ujar Arief.

Sebenarnya, lanjut dia, gaya kepemimpinan Jokowi sangat mendukung untuk merealisasikan pembangunan. Tetapi saying, dalam staffing, Jokowi masih belum mampu memilih staf-nya yang fresh dan kompeten.

“Serta tidak diterima oleh pasar. Jadi, optisme tahun 2016 mau tidak mau, Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet agar program-program Jokowi terealisasi bagi kesejahteraan masyarakat. Semoga saja kelemahan lemahan pemerintahan Jokowi-JK ini bisa dijadikan emergency warning, agar tak gagal merealisasikan janji-janji kampanyenya pada 2014 lalu,” pungkas Arief.

Presiden Jokowi menegaskan, reshuffle menteri dalam kabinet adalah hak prerogatifnya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memaksanya.

Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi, usai bersepeda di agenda Hari Bebas Berkendara (CFD) Bogor, di depan gerbang Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 3 Januari 2016.***Roy Jon

Bagikan :

Berita INTEGRITAS