Proses Seleksi Direksi BPJS Belum Kelar, DPR Sibuk Reses, Hei.. Jangan Permain-Mainkan Pelayanan Publik!

Roy Jon
ProsesSeleksiDireksiBPJSBelumKelarDPRSibukResesJanganPermainMainkanPelayananPublik

Jakarta, mediaintegritas.com -Diminta untuk tidak lebih memprioritaskan masa reses, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) didesak fokus urus seleksi calon direrksi dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sudah jatuh tempo.

Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, personil Direksi dan Dewas untuk dua BPJS itu harus sudah memiliki pengganti yang baru pada akhir Desember 2015. Namun, hingga hari ini, jadwal fit and proper test terhadap calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Komisi IX DPR RI belum ada atau hilang.

“Hilang jadwal fit and proper test di Komisi IX DPR. Entah, apakah hilang karena tidak dijadwalkan, ataukah karena tidak diurusi, yang pasti hingga hari ini belum ada jadwal pasti akan dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu. Padahal itu adalah kewajiban DPR sebagaimana tertera di dalam ketentuan Undang Undang,” ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Dia menjelaskan, jika tidak fokus, maka semua agenda itu akan perlahan lenyap. Hingga saat ini, dikatakan Timboel, belum ada tanda- tanda akan dilakukannya proses fit and proper test oleh Komisi IX DPR untuk para calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), unsur Pengusaha (Apindo) dan unsur Tokoh Masyarakat.

“Sementara itu, DPR sudah akan memasuki masa reses tanggal18 Desember ini,” ungkap dia.

Menurut, Timboel, proses fit and proper test yang akan dijalankan DPR dalam memilih anggota Dewas BPJS Naker dan BPJS Kesehatan dari unsur SP/SB, Apindo dan tokoh masyarakat harus dijalankan walaupun waktu hanya tertinggal 1 hari, meskipun DPR akan reses per tanggal 18 Desember ini.

Ditekankan Timboel, Komisi IX DPR  harus patuh pada Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mewajibkan DPR melakukan fit and proper test tersebut.

Bila Komisi IX DPR tidak melakukan itu, lanjut dia, maka Komisi IX DPR sudah melanggar Pasal 30 ayat (3) UU 24 tersebut.

“Dan, bila tidak dilakukannya seleksi tersebut, maka mereka bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) karena sudah tidak menjalankan tugas sesuai perintah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011,” ujar Timboel.

Jika sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), maka harus diproses. “MKD harus menyidangkan ketua dan seluruh anggota Komisi IX yang lalai untuk melakukan fit and proper test tersebut,” ujar dia.

Konsekuensi tidak dilakukannya fit and proper test itu adalah tidak ada Dewas baru dari unsur SP/SB, Apindo dan tokoh masyarakat yang akan mulai bekerja per tanggal 1 Januari 2016.

“Dan tentunya, organ BPJS ke depan juga akan tidak lengkap sesuai dengan perintah Pasal 21 Undang Undang Nomor 24 tahun 2011. Akan terjadi ketimpangan tugas,” ujar Timboel.

Nah, lanjut Timboel, jika memang Komisi IX DPR bekerja melakukan seleksi hanya sehari saja, untuk menyeleksi 20 orang (untuk masing masing BPJS 10 orang), tentunya kerja-kerja seleksi tersebut tidak optimal.

“Dan berpotensi akan menghasilkan Dewas dengann kualitas rendah,” ujar Timboel.

Supaya seleksi ini optimal dan berkualitas, maka Komisi IX harus menunda resesnya dan bekerja selama kurang lebih 4 hari untuk melakukan seleksi tersebut.

“Saya berharap, Komisi IX mau berkorban waktu untuk hal ini sehingga tanggal 1 Januari 2016 sudah ada Dewas baru yang lengkap,” ujarnya.

SebelumnyaPanitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menyelesaikan tugasnya. Pada Senin (7/12/2015), Pansel telah menetapkan nama-nama calon direksi BPJS. Nama calon direksi BPJS tersebut juga sudah diberikan ke Presiden.

“Sudah selesai Senin malam, Selasa pagi diserahkan 2x8 nama untuk direksi ke Presiden. Sekarang tergantung Presiden kapan akan menentukan delapan nama untuk direksi (BPJS Kesehatan),” ujar Wakil Ketua Pansel BPJS Kesehatan Suarhatini Hadad, Rabu (9/12/2015).

Dari daftar nama calon direksi BPJS Kesehatan yang telah dikirim ke Presiden tersebut, belum diketahui siapa saja yang akan dipilih oleh Jokowi.

Sejumlah nama yang menjadi pejabat direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang masih aktif diketahui kembali mengikuti proses seleksi direksi. Seperti, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya yang kembali mendaftar menjadi direksi. Menurut dia, dirinya menyerahkan sepenuhnya proses kepada Pansel, apakah dirinya masih layak sebagai direksi untuk dipilih kembali atau tidak.

Yang pasti, Elvyn mengatakan pihaknya sudah melakukan semaksimal mungkin tahapan seleksi yang dilakukan. “Saya tidak tahu, tidak ada tanggapan. Kami kan peserta,” kata Elvyn.

Senada dengan Elvyn,  Junaidi yanga dalah Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan, pihaknya sudah melalui proses yang telah ditentukan oleh Pansel dan tidak mau berandai-andai atas hasil dari seleksi yang dilakukan. “Seleksi sudah, tes sudah, tinggal nanti tunggu keputusan pemerintah,” ujarnya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) TB Rachmat Sentika mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dalam proses seleksi. Menurutnya, dalam pemilihan calon anggota badan pengawas dan calon anggota direksi BPJS sepenuhnya ditangan Pansel. Pasalnya, Pansel yang langsung bertanggung jawab dengan Presiden.

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang saat ini menjabat dan mendaftar lagi dinilai tidak layak untuk duduk menjabat lagi. “Mereka telah gagal dengan berbagai program yang dibuat,” ujar Timboel.

Beberapa temuan BPJS Watch atas kinerja direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dipertanyakan antara lain, pertama, pergantian sistem informasi baru yang belum teruji. Padahal sistem baru tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan saat ini.

Kedua, belum optimalnya pembentukan 150 kantor cabang pusat (KCP). Ketiga, tidak transparannya penyerahan aset dan dana program JPK ke Askes (BPJS Kesehatan) dari Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 400 miliar.***Erje

Bagikan :

Berita INTEGRITAS