PTUN Putuskan Kepemilikan Lahan Untuk PLTU Jawa Tengah, Warga Batang Ajukan Protes!

Roy Jon
PTUNPutuskanKepemilikanLahanUntukPLTUJawaTengahWargaBatangAjukanProtes!

Jakarta, mediaintegritas.com -Serobot tanah warga, merusak lingkungan, tidak dilibatkan dalam proses, masyarakat memrotes putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas kepemilikan lahan warga yang dialihkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Hakim keliru serta tidak cermat dalam memberikan putusan, dimana yang menjadi persoalan dari sengketa ini adalah bahwa masyarakat pemilik yang berhak atas sebidang tanah yang dikuasainya tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi dan konsultas publik serta pembuatan Berita Acara Persetujuan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang. Sehingga dapat dikatakan penerbitan Keputusan oleh Gubernur Jawa Tengah cacat prosedur,” ujar Kuasa Hukum Warga Batang, Jawa Tengah, Judianto Simanjuntak dalam konperensi pers, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat (Rabu, 07/10/2015).

Disampaikan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah memutus gugatan administrasi yang dilayangkan oleh warga Batang dengan perkara nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG,  pada Senin 5 Oktober 2015.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak keseluruhan eksepsi atau jawaban dari Gubernur Jawa Tengah dan Pihak PT. PLN (Persero). Walau demikian, tuntutan warga Batang dalam gugatannya untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2X1.000 MW di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero)n, tertanggal 30 Juni 2015, juga tidak dikabulkan.

Bayangkan saja, dari 27 orang pemilik tanah, hanya satu orang pemilik tanah yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, selebihnya diikuti oleh perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

“Begitu juga dengan konsultasi publik, tidak satupun warga pemilik tanah dari Desa Karanggeneng yang hadir dalam pertemuan itu, lantas tiba-tiba saja dalam Berita Acara yang dibuat oleh Tim Pengadaan Tanah mengatakan selutuh masyarakat telah menyutujui rencana pengadaan tanah pembangunan PLTU Batang, ini kan aneh,” papar Judianto.

Judianto menambahkan, bahwa saat ini pihak nya bersama warga telah mempersiapkan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung terhadap putusan yang dikeluarkan Hakim PTUN Semarang. Dia berharap Hakim di Mahkamah Agung lebih teliti melihat substansi persoalan yang disengketakan.

Di tempat yang sama, pengacara rakyat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Mohammad Ainul Yaqin menyampaikan, Hakim tidak cermat melihat proyek tersebut. Padahal, di lokasi itu akan dibangun oleh pihak swasta yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia. Maka, penggunaan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor  2 Tahun 2012 tidaklah tepat.

“Sehingga Keputusan Gubernur Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai upaya mempermudah swasta dalam mendapatkan tanah untuk kepentingan investasi,” ujar Ainul Yaqin.

Sementara itu Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Dersiko mengatakan, hingga saat ini masyarakat masih kukuh mempertahankan daerah pertaniannya dari ancaman pembangunan PLTU Batang. Proyek PLTU Batang dibangun di atas areal pertanian produktif yang dikelola oleh masyarakat sejak lama.

“Lahan pertanian merupakan alat memenuhi kebutuhan hidup mereka,” ujar Desriko.

Dia menyampaikan, rasio Elektrifikasi Jawa-Bali untuk tahun 2015 telah terpenuhi sebesar 90 persen, yang artinya pembangunan PLTU Batang nantinya tidak akan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan atau industri.

“Lantas kenapa harus mengorbankan ratusan hektar lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Batang,” ujar Desriko.

Manajer Kajian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Pius Ginting, menilai keberadaan PLTU batu bara akan berdampak pada tingginya produksi batu bara yang telah berakibat pada kerusakan lingkungan, terutama daerah-daerah penghasil batu bara seperti di Sumatera dan Kalimantan. Saat ini sangat banyak sumber energi terbaharukan seperti air dan angin yang bisa dikembangkan di Sumatera dan Kalimantan.

“Dan sebagai negara kepulauan dengan panjang pesisir kedua di dunia, menjadi potensi energi terbarukan yaitu angin yang cocok dikembangkan di daerah terpencil,” ujarnya.

Seperti diketahui, pembangunan PLTU Batang sudah  berlangsung sejak tahun 2011 hingga sekarang. Proses pembangunan itu pun sudah sejak lama ditentang keberadaannya oleh masyarakat Batang. Pembangunan ini menghancurkan seluas 226 hektar lahan persawahan produktif di Kabupaten Batang.

Jika pembangunan ini tetap dilakukan, maka ribuan kepala keluarga di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, dan Desa Ponowareng akan kehilangan mata pencaharian. Ribuan nelayan akan terganggu tangkapan ikannya akibat hilir mudik tongkang batu bara serta akibat limbahnya, serta juga penduduk akan terganggu kesehatannya akibat polusi udara yang ditimbulkan dari operasional PLTU terbesar di Asia Tenggara ini.***Richard

 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS