RAMBE KAMARUL ZAMAN (Ketua Komisi II DPR): ”Berantas Kebodohan, Ya Berpolitiklah!”

Roy Jon
RAMBEKAMARULZAMANKetuaKomisiIIDPR:”BerantasKebodohanYaBerpolitiklah!”

Jakarta, mediaintegritas.com - Menjadi wakil rakyat bukan perkara mudah. Sebagian orang menganggap uang faktor utama dalam pemilihan anggota legislatif.

”Salah besar itu,” kata Rambe Kamarulzaman, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, kepada Majalah INTEGRITAS.

Masyarakat kini sedang teracuni oleh cara pandang keliru bahwa menjadi politisi haruslah orang yang memiliki segepok rupiah. Bukan hanya di bidang politik, di bidang lain juga begitu.  Makin banyak orang Indonesia yang mengedepankan kemampuan atau kekuatan uang untuk mencapai tujuan, termasuk meraih jabatan.

”Menjadi politisi tidak boleh karena karbitan. Semua ada proses, dan siapa pun yang berproses dan mengikuti proses dengan sungguh-sungguh tentu dapat meraih cita-citanya, termasuk kesuksesan dalam politik. Jadi, uang bukan segalanya dalam perjuangan menuju puncak,” papar Rambe di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Uang memang diperlukan dalam proses-proses yang dilalui. Namun, bukan berarti orang harus alergi terhadap uang dan tidak pula harus mengutamakan uang dalam berpolitik.

Pria kelahiran 24 Oktober 1956 di Desa Pinarik, Dolok Sigompulon, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, ini,  berpolitik dengan falsafah ilmu padi, ”makin berisi makin merunduk”.

Rambe yang pada tahun ini berusia 59 tahun masuk ke arena politik sejak usia muda. Ketika masih menjadi mahasiswa di Jakarta, Rambe  aktif dalam pergerakan mahasiswa di salah satu Kelompok Cipayung, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan pada 1978-1979 dia menjadi Ketua HMI Cabang Jakarta.

Bertahun-tahun belajar organisasi dan berpolitik, kini dia menjadi salah satu politisi andal di Partai Golongan Karya (Golkar). Kemampuannya menguasai persoalan dan mencarikan solusi tidak perlu diragukan lagi.

”Kita perlu bersekolah politik, tidak harus dalam bentuk sekolah formal. Dengan belajar politik di pergerakan mahasiswa misalnya, atau dengan menjadi aktivis, dan melalui partai politik adalah sekolah politik yang efektif. Pemahaman harus diisi dengan ilmu dan pengalaman empirik. Pengenalan diri, mengenal masyarakat sesungguhnya, mengerti persoalan-persoalan riil masyarakat dan mencarikan solusi yang tepat dapat diperoleh dari sekolah politik semacam itu,” papar Rambe, yang pada Pemilu Legislatif 2014 meraih 59.978 suara.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumut II ini mengaku miris melihat masyarakat yang masih hidup dalam kubangan kemiskinan.

”Sangat banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham politik. Misal, dalam setiap kali pemilu, entah pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan kepala desa, masyarakat  berpatokan pada jumlah uang yang diberikan oleh calon,” ujarnya.

Dalam proses politik, masyarakat masih berprinsip, ada uang, ada suara. Kalau tidak memiliki uang dianggap tidak layak dipilih. Ya memang masih begitu kebanyakan yang terjadi. Mengapa? Karena memang masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang miskin dan hanya memerlukan kebutuhan sejengkal perut.

Toh, mungkin menurut mereka, siapa pun yang terpilih tidak akan ada lagi nantinya urusan dengan keberlanjutan kehidupan mereka. Yang seperti ini adalah pemahaman yang salah kaprah. Tentu, politisi dan para calon juga harusnya turut memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Jangan dibiarkan begitu saja pemahaman dan proses-proses yang terjadi,” papar Rambe.

Rambe bercerita tentang sejumlah pengalamannya mengevaluasi proses dan cara berpolitik hingga tingkat daerah masih sangat memprihatinkan. ”Ahk, bukankah sudah pada gila kayaknya, bila untuk maju sebagai calon kepala desa saja, orang bahkan harus keluarkan uang hingga ada yang habis 500-an juta rupiah agar bisa bertarung dalam pemilihan kepala desa dan berharap menang. Ini sudah kian tak masuk akal cara berpolitik begitu.”  

Menurut Rambe, jika ada politisi atau calon yang hendak maju bertarung pada pemilihan politik dan memberikan sedikit uang,  sebaiknya tidak langsung dicap sebagai money politics. Jika dengan bertemu konstituen kemudian berbagi rezeki,  sah-sah saja.

”Untuk saat ini, dengan kondisi masyarakat seperti itu, ya bagusnya dilegalkan sajalah kampanye yang bisa memberikan sembako, atau sekedar ongkos transportasi konstituen. Sembari terus digalakkan politik yang tidak mengharapkan imbalan, yang tidak transaksional begitu. Asal jangan ada paksaan bagi yang diberikan rezeki itu untuk memilih. Saya lihat, ya yang seperti itu yang diperlukan masyarakat pemilih saat ini,” ujarnya.

Bagi Rambe, berpolitik adalah untuk mencerdaskan kehidupan, untuk membuat kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, dan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Karena itu, pendidikan politik yang sehat adalah tetap menjadi kebutuhan dalam mencetak kader-kader. Selain itu, rasa empati dan simpati terhadap situasi dan kondisi masyarakat perlu dikembangkan terus oleh politisi.

Ia juga getol mendorong anak-anak muda untuk terjun ke dunia politik. ”Masuklah ke dunia politik. Berpolitik yang cerdas, yang pintar, dan mengedepankan hati nurani. Sebab, berpolitik adalah untuk melawan kebodohan. Untuk mensejahterakan masyarakat, membuat kehidupan lebih baik. Berpolitik tidak harus dalam situasi antara hidup dan mati kalau ada perbedaan pandangan.”

Memang, berpolitik dan menjadi anggota DPR, misalnya,  tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan uang. Isi kepala dan kemampuan berpikir dan bergerak untuk masyarakat adalah keharusan yang mesti dimiliki oleh seorang legislator.

”Saya miris melihat sejumlah anggota DPR sekarang, yang malas berpikir, hanya mengandalkan nama besar keluarga, atau uang. Tidak usah sebut namalah. Kita bisa lihat langsung kok. Sebagai anggota DPR itu temti harus berani berbicara, bisa berpidato, menyusun konsep, berpikir, bernegosiasi, menyerap aspirasi konstituen untuk diperjuangkan dan harus capek melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR. Itu yang saya terus upayakan dan lakukan,” ujarnya.

Rambe adalah politisi senior di Golkar. Sejak 1998 hingga 2004 ia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Ia dikenal sebagai seorang organisator yang andal. Karena pengalamannya di berbagai organisasi sayap Partai Golkar, Rambe dipercaya menjadi Ketua DPP Bidang Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan periode 2009-2014.

Tahun lalu Rambe dipilih sebagai Ketua Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, dan reforma agraria.

Ia mengusulkan konsep revitalisasi ormas yang harus dimulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Menurutnya, ormas yang didirikan atau mendirikan Partai Golkar harus bisa bergerak bersama-sama dan memiliki eksistensi sampai tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat desa. Untuk itu, ia bertekad  menyukseskan program catur sukses dengan melaksanakan konsolidasi organisasi, kaderisasi, dan regenerasi, demokrasi, dan pembangunan untuk kesejahteraan.

Sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan, ia juga memiliki inisiatif untuk menjadi yang pertama dalam memberikan pendidikan politik bagi kadernya dengan melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Undang Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Rambe bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan pendidikan tentang pilar bangsa untuk organisasi-organisasi sayap. Alasannya bekerja sama dengan MPR karena  MPR telah membawa tugas berat dalam menyosialisasikan kembali pemahaman terhadap pilar kebangsaan yang mulai luntur dari masyarakat Indonesia. Rambe Kamarulzaman merupakan mantan Ketua Tim Kerja II Sosialisasi Putusan MPR tahun 2005-2009. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG periode 2002-2004. Ia juga pernah menjadi Ketua Umum DPP Gerakan MahasiswaKesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royongatau Kosgoro  (1981-1984), dan Sekjen DPP Angkatan Mudan Pembaharuan Indonesia atau AMPI (1989-1994).

Rambe dikenal sebagai politisi ramah yang mengedepankan rasional dalam berpolitik. Artinya, setiap keputusan yang diambil dalam politik harus terlebih dahulu melalui kajian yang matang. Termasuk dalam memberikan kepercayaan terhadap masyarakat terkhusus masyarakat yang berada dalam daerah pemilihan  anggota legislatif. Itu telah terbukti bagi pribadi sejak 1987 sampai dengan sekarang masih tetap dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil rakyat.

Rambe yang kini menjabat Ketua Fraksi Golkar DPR berpesan, ada tiga faktor  yang benar-benar harus diperhatikan dalam pemilu legislatif yang berlangsung lima tahun sekali. Pertama, harus dikenal oleh masyarakatnya.

”Harus dikenal itu wajib dan modal dasar. Karena jika tak dikenal bagaimana dia bisa mendapatkan suara,” ujarnya.

Kedua, harus memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan masyarakat sekitar. 

”Dari hubungan itu apa yang diharapkan, apakah hanya uang atau apa. Sampai ke titik itu harus dapat terhubungkan,” ujarnya.

Ketiga, jika sudah terpilih harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Tugas anggota DPR adalah menyusun dan membahas undang-undang (fungsi legislasi), pengawasan terhadap undang-undang (fungsi pengawasan),fungsi budgeting, yakni mengenai anggaran dan kebijakan pemerintah serta membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama pemerintah.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, yakni menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas); Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU); Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah); Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD; Menetapkan UU bersama dengan Presiden; Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang; Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden); Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama; Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah; Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat; Memberikan persetujuan kepada presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial; Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain; Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden; Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden.

”Kalau saja setelah terpilih anggota Dewan tidak paham membuat undang-undang. Jangankan ngomong, pidato dan berpikir saja kalau anggota Dewan tidak bisa kan lucu. Kalau begitu tujuan awal sebagai anggota Dewan sudah pasti tidak akan terwujud,” ucapnya.

Ia juga menginginkan anggota Dewan bekerja sesuai dengan hati nurani tanpa mengedepankan kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat banyak.***

Bagikan :

Berita INTEGRITAS