RUU PILKADA AKHIRNYA DISAHKAN DPR

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Rapat Paripurna secara resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU).

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman melaporkan seluruh proses yang berlangsung dalam penyusunan draft UU. Termasuk tentang perbedaan pendapat soal mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD dan DPRD ketika maju di Pilkada.

Sebanyak delapan fraksi menerima secara penuh sedangkan dua fraksi lainnya menerima dengan catatan.  Delapan Fraksi yang menerima penuh adalah Hanura, NasDem, PPP, PAN, Partai Golkar PDIP, PKB, dan Partai Demokrat. Sedangkan yang memberikan catatannya adalah Partai Gerindra dan PKS.

PKS lewat Almuzammil Yusuf menyampaikan dalam interupsi Paripurna, bahwa pihaknya tetap menginginkan agar anggota DPR, DPD dan DPRD tak perlu mundur saat maju di Pilkada. Mereka lebih setuju jika, baik petahana dan anggota dewan cukup mengambil cuti selama kontestasi di Pilkada.

"PKS tegaskan pada UU Pilkada baru yang akan disahkan, menerapkan gubernur cukup cuti, seharusnya anggota DPR dan tidak perlu mundur cukup cuti," kata Almuzammil

Sedangkan anggota Fraksi Gerindra Azikin Solthan  menyampaikan pandangan yang hampir sama dengan PKS, namun sikap Gerindra tetap menerima pengesahan UU Pilkada.

"Kami memberikana catatan namun kami tetap mendukung keputusan tingkat dua untuk mengesahkan jadi UU Pilkada, semoga apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah," Ujar Azikin di Gedung DPR, Kamis (2/6/2016.

Pimpinan Sidang Paripurna, Taufik Kurniawan menyebutkan bahwa setiap masukan yang disampaikan oleh PKS dan Gerindra akan dijadikan catatan dalam proses pengesahan UU kali ini.

"Atas seizin kami dari meja pimpinan, tidak ada menang dan tidak ada kalah, dan harapan setiap interupsi dicatat sebagai dokumen tak terpisahkan”, Ujar Taufik

Taufik kemudian meminta persetujuan akhir. "Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU) disetujui?,"  Ujar Taufik, disambut dengan kompak “Setuju” (Debby)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS