Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Media Diminta Sabar BPK Masih Bekerja

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Media sedang ramai memberitakan kinerja dan kelakuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas  temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai  dugaan Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPR yang meragukan bahkan berpotensi kerugian negara mencapai Rp 945 miliar.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti biasa dipanggil Ibu Win menjelaskan bahwa  DPR saat ini memang sedang diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan yang dilakukan ini merupakan pemeriksaan rutin, dan hingga saat ini masih berlangsung.

"BPK itu masih meriksa, belum selesai. Biasanya kalau pemeriksaan itu prosesnya pengumpulan data-data," kata Win menjawab pertanyaan soal dugaan kunker fiktif di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

 Win menjelaskan yang dimaksud soal potensi kerugian negara yang disebut BPK, itu hanya terkait administrasi laporan kunker para anggota DPR.Karena banyak anggota DPR yang belum mengumpulkan laporan  sehingga muncul angka potensi kerugian itu. Jelasnya

"Kita sedang kumpulin semua laporan para anggota, supaya angka yang teman-teman rilirs berkurang. Sudah banyak sekali anggota dewan yang melaporkan." ujarnya.

Sekretariat Jenderal DPR juga membuat klarifikasi soal dugaan kunker fiktif ini. Berikut tiga poin pernyataan Setjen DPR secara lengkap :

KLARIFIKASI BERITA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPR RI

Menanggapi pemberitaan media terkait kegiatan kunjungan kerja anggota DPR RI dengan ini Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

  1.  Sekretariat Jenderal DPR RI tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR RI terkait dengan proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 di Sekretariat Jenderal DPR termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.
  2.  Apa yang disebut dengan kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya belum merupakan kerugian negara, namun lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan oleh BPK. Perlu ditegaskan di sini sesuai dengan Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa laporan kunjungan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya.
  3. Saat ini Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan kunker tersebut kepada BPK. Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah.

    Jakarta, 13 Mei 2016

          Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI
          Drs. Suratna, Ms.i

(Andy)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS