Sembunyi-Sembunyi Keluarkan Ijin Reklamasi Teluk Jakarta, Ahok Digugat Di PTUN

Roy Jon
Taher Dan Sukaedi KNTI Jakarta

Jakarta, mediaintegritas.com -Telah keluarkan ijin melakukan reklamasi Teluk Jakarta secara sembunyi-sembunyi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan diajukan oleh sejumlah nelayan dari teluk Jakarta bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta itu melayangkan gugatan ke kantor PTUN. “Kami tidak mengerti, mengapa kami tidak tahu dan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Seenaknya saja pemerintah mengeluarkan ijin reklamasi yang pada akhirnya menyengsarakan kami para nelayan. Sekarang, kami kehilangan pekerjaan kami,” ujar salah seorang Nelayan Jakarta, Muhammad Taher yang juga Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta, saat mengajukan gugatan administaratif bersama rekan-rekannya di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (15/09).

Di tempat yang sama, Sekjen DPW KNTI Jakarta Untung Sukaedi menyampaikan, selain tidak ada pemberitahuan dan informasi dikeluarkannya ijin reklamasi Teluk Jakarta, para nelayan yang terhitung sebanyak 13 ribu nelayan terkena dampak buruk dari ijin itu, lantaran, setiap nelayan sudah ditangkap dan dilarang menacari ikan di Teluk Jakarta.

“Kok kami ditangkapi dan dilarang melaut di wilayah yang selama ini adalah tempat kami mencari ikan. Kami mau kemana lagi?” ujar Untung Sukaedi.

Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta lainnya menyebut, dikeluarkannya ijin reklamasi oleh Gubernur Ahok itu sangat mencurigakan. Selain tidak pernah ada konsultasi publik, kelayakan dan juga kepatutan ijin sesuai Undang Undang pun tidak terpenuhi.

“Selama ini, masyarakat tidak pernah mengetahui pemberian ijin reklamasi. Itu melanggar hukum, sebab tidak ada konsultasi publik mengenai hal itu. Sama sekali tidak tahu informasi itu,” ujar Ahmad Marthin Hadiwinata, Koordinator Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Menurut Marthin, selayaknya pemerintah terlebih dahulu melakukan konsultasi publik agar boeh atau tidaknya ijin reklamasi dilakukan.

“Dan kami melaporkan, pemberian ijin tanpa konsultasi publik itu sangat mempengaruhi kehidupan nelayan. Bahkan, kita pun tidak tahun apa maksud dan tujuannya melakukan itu. Kami melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang Lingkungan Hidup, juga kami mempertanyakan Surat Kelayakan Lingkungan soal Amdal (Analisis dan Dampak Lingkungan) mengenai hal itu,” papar Marthin.

Di tempat yang sama, aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Eka Prasetyo menyampaikan, dalam berbagai pengalaman, termasuk dalam urusan reklamasi Teluk Benoa di Bali, sebuah upaya reklamasi sebelum dikeluarkan ijin oleh pemerintah, terlebih dahulu dilakukan kajian dan analisis, termasuk konsultasi publik. Sehingga semua pihak mengetahui maksud dan fungsi serta kegunaan reklamasi. Selain itu, masyarakat terdampak disekitar arela reklamasi harus juga memperoleh kepastian penghidupan dan keberlangsungan penghasilannya.

“Sejauh ini, di beberapa negara, pernah ada negara yang mengakui reklamasi namun Negara itu gagal melakukannya dan tidak mendapat manfaat apa-apa di masyarakat,” ujar Prasetyo.

Pegiat HAM dari Institute for Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Priadi menambahkan, adalah omong kosong dan hanya kong kalikong semata yang terjadi antara pemerintah sebagai institusi yang mengeluarkan ijin reklamasi dengan pihak-pihak yang mengerjakan reklamasi jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“Untuk reklamasi di Teluk Jakarta tidak ada kajian yang dilakukan. Kalau di Bali saat reklamasi Teluk Benoa, ada kajian dari kampus Udayana. Dan mereka menjabarkan pengaruh reklamasi itu melingkupi Pulau Bali dan Jawa. Lah, di Jakarta kok tidak ada. Ini semau-maunya pemerintah saja main keluarkan ijin,” ujar Priadi.

Perlu diketahui, urusan reklamasi seperti ini, bukanlah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Ini menjadi bagian dan kewenangan pihak Kementerian kelautan dan Perikanan juga. Nah, dari mereka pun tidak ada seperti apa terkait reklamasi ini,” ujar Aktivis ICEL Rayhan.

Nelayan Tradisional Skala Kecil Teluk Jakarta dan Organisasi Masyarakat Sipil akan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Ijin Reklamasi. Melalui Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Gugatan tersebut didasarkan atas terlanggarnya kepentingan hak-hak nelayan tradisional skala kecil, kepentingan pelestarian lingkungan hidup pesisir Teluk Jakarta dan pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan oleh Gubernur Ahok.

Pengajuan gugatan itu dilakukan atas nama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari ICEL, IHCS, KIARA, KNTI Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan Jabotabek, WALHI Jakarta.***Richard

Bagikan :

Berita INTEGRITAS