Suhadi : Hakim, Panitera di OTT KPK, Persoalan Integritas dan Oknum Semata

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim dan panitera di Bengkulu dan Bogor.  KPK akan berkoordinasi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA). Apalagi OTT itu terkait proses penanganan perkara yang ditangani hakim.

 "OTT ini diduga terkait pemberian hadiah atau janji terhadap oknum penegak hukum setempat. Terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor di Bengkulu," ujar Kabiro Hukum KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dalam OTT itu KPK juga mengamankan sejumlah bukti berupa uang yang diduga untuk pemberian hadiah atau janji. Uang yang disita itu disebut besarnya ratusan juta rupiah.

Hakim yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK diketahui bernama Suryana tercatat sebagai hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu. Status mereka yang ditangkap itu akan segera diumumkan KPK.

Sementara itu Mahkamah Agung (MA) memberikan pernyataan  melalui Hakim Agung Suhadi mengatakan hakim yang tertangkap  oleh KPK dalam operasi tangkap tangan adalah perbuatan oknum semata.

MA berkilah sistem pembinaan mereka sudah cukup ketat dengan adanya Perma Nomor 8/2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan.  Setiap saat pimpinan ke bawah memberikan pembinaan.

Tak hanya mengandalkan Perma Nomor 8/2016, Suhadi menyampaikan salah satu pembinaan yang dilakukan MA adalah dengan mengadakan tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap ketua pengadilan.

"Dan semua ketua pengadilan ikut fit and proper test," ucap Suhadi saat dihub redaksi Integritas, Kamis (7/9/2017).

Selain itu, Suhadi menjelaskan pimpinan MA sudah melakukan segala cara untuk memberantas korupsi di peradilan. Bahkan sampai melakukan penyamaran, seperti yang dilakukan hakim Artidjo Alkostar. Semua dilakukan semata-mata untuk melakukan pembinaan.

Sistem pembinaan yang dilakukan oleh MA sudah sangat ketat, bilamana masih ada aparat peradilan yang melakukan korupsi, itu hanya oknum. Sebab, menurutnya, semua dikembalikan pada integritas tiap orang.

“Sistem dan pengawasan sudah sangat ketat, kembali ke masing-masing personal (integritas)nya” Ujar Suhadi (Kus)

 

Bagikan :

Berita Lainnya