Tak Punya Konsep, Kedaulatan Energi Ala Pemerintahan Jokowidodo Jalan Di Tempat

Roy Jon

Jakarta, mediaintegritas.com - Sudah hampir satu tahun pemerintahan Jokowidodo-Jusuf Kalla, namun upaya serius untuk memulai mewujudkan kedaulatan energi tidak menunjukkan batang hidungnya.

Selain tidak memiliki konsep tentang kedaulatan energi, pemerintahan yang kini dipimpin bekas Walikota Solo ini dianggap tidak mampu mengejawantahkan visi misi kedaulatan energy yang dideklarasikannya sendiri.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait energi belum signifikan dan belum berpihak ke arah kedaulatan energi. Masih terngiang jelas ditelinga padaa saat kampanye Pilpres lalu, Jokowi yang pada masa itu sebagai capres selalu bicara tentang Trisakti, Berdaulat, Berdikari dan Berkebudayaan, yang salah satunya adalah janji kedaulatan energi.

“Apakah janji itu sekedar basa basi politik pada masa kampanye sebagaimana biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam pemilu yaitu janji-janji kosong yang bisa dilupakan dan diabaikan tanpa sanksi setelah terpilih. Kebiasaan buruk politisi kita,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, di Jakarta.

Belum adanya upaya untuk memulai mewujudkan kedaulatan energy itu, lanjut Ferdinand, dikarenakan sejumlah factor tidak adanya konsep nyata dari pemerintah terhadap arah energi.

“Ini menjadi satu alasan utama kenapa kita masih berkutat pada perdebatan tentang kedaulatan energi yang seperti tidak ada ujungnya, ditambah lagi dengan konsolidasi internal dikementrian yang tidak kunjung selesai hingga 7 bulan pemerintahan berjalan. Pengangkatan pejabat yang sangat lambat juga berdampak pada tidak terarahnya kebijakan publik khususnya pada kebijakan energi,” ujarnya.

Kebijakan di sektor energi ini, lanjut dia, mestinya melibatkan beberapa kementrian yang harus saling bersinergi terutama Kementrian Kordinator Perekenomian, Mentri ESDM, Mentri BUMN dan lembaga-lembaga lain serta kementrian lain yang harus mendukung kebijakan – kebijakan lanjutan untuk mewujudkan peta jalan kedaulatan energi.  Di kementrian ESDM dan Kementrian BUMN inilah kebijakan terkait masa depan energi diletakkan dan di bawah kordinasi Menko Perekonomian.

“Namun apa daya, mentri-mentri yang sekarang duduk di pos mentri ini sepertinya adalah mentri – mentri yang tidak ingin membuat konsep arah kebijakan kedaulatan energi, tidak pro rakyat atau Negara dan tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa yang disebut Trisakti Bung Karno yang didengungkan oleh Presiden Jokowi sejak mulai kampanye pilpres tahun lalu,” ujar Ferdinand.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibuat oleh pemerintah, terkait kebijakan energi juga terlihat tidak serius untuk mewujudkan kedaulatan energi. Ketidak seriusan itu terlihat dari ketidak seriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur energi, baik disektor migas, tambang maupun listrik.

“Infrastruktur ini sangat penting sebagai syarat menuju kedaulatan dan ketahanan energi, tanpa infrastruktur yang kuat dibidang energi, percuma bicara kedaulatan dan ketahanan energi karena itu hanya akan menjadi sebatas retorika dan pemanis kebijakan yang tidak akan terwujud. Di sektor migas contohnya, pembangunan infrastruktur minyak seperti storage dan refinery tidak masuk menjadi program prioritas, padahal program ini harusnya program jangka pendek yang harus segera direalisasikan,” ujarnya.

Kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menuju kedaulatan energi, lanjut Ferdinand, adalah didasari dari konsep. Harus ada langkah – langkah strategis dan taktis untuk mencapai kedaulatan energi dengan target waktu tertentu. Setelah langkah-langkah strategis dan taktis ditentukan, maka ditindak lanjuti dengan memasukkan program tersebut didalam penganggaran APBN, dilakukan bertahap sesuai langkah - langkah yang diurutkan dalam langkah strategis dan taktis menuju kedaulatan energi.

“Jika kebijakan masih sporadis, kita tidak usah bicara kedaulatan energi, karena itu hanya akan menjadi omong kosong belaka. Setiap tahun, negara minimal harus menyediakan anggaran sedikit-dikitnya 50 triliun hingga 100 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur disektor energi di luar pembangunan yang bersumber dari investasi asing,” ujarnya.

Celakanya, dipaparkan dia, kontrak karya Indonesia di sektor migas saat ini tidak berkeadilan, terutama pada kontrak-kontrak karya atau PSC yang sudah habis masa kontraknya dan diperpanjang. Pada kontrak yang sudah habis masanya dan diperpanjang mestinya pemerintah lebih serius dalam upaya mengambil alih atau menasionalisasi karena 85 persen blok migas Indonesia saat ini dikuasai oleh asing.

“Artinya, apa kita mesti secara bertahap mengambil alih blok tersebut atau setidak-tidaknya menjadikan kita sebagai pemelik share mayoritas dan menjadi operator. Jika tidak dilakukan, tentu wilayah-wilayah kerja tersebut tidak bisa kita miliki dan tentu akibatnya ada ancaman pada kedaulatan dan ketahan energi kita secara umum,” ujarnya.

Ada dua pilihan yang bisa dilakukan, mengambil alih atau meningkatkan share kepemilikan Indonesia dan menjadi operator.  “Tapi pemerintah harusnya lebih memprioritaskan pada pengambilalihan wilayah kerja karena  itu akan berdampak besar bagi tujuan kedaulatan energi kita secara maksimal. Apakah pemerintah benar akan mewujudkan kedaulatan energi? Kami sebagai masyarakat menagih janji kedaulatan energi dari pemerintah,” pungkas Ferdinand.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan energi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk segera membahas aspek legal menyangkut draf kontrak baru Blok Mahakam. Termasuk terms and conditions dengan para pihak yang berkaitan dengan Blok Mahakam sebelum akhir 2015.

Dalam Rapat Terbatas, Presiden juga meminta persiapan alih kelola harus segera dimulai. Pasalnya, proses alih kelola di tingkat operasional harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak ada gangguan teknis. Begitu pula komunikasi dengan para pihak harus dijaga agar tidak ada salah pengertian.

“Pemerintah, Pertamina, dan Pemda Kalimantan Timur harus memiliki pemahaman yang sama dan seiring sejalan dalam mengelola proses transisi,” kata Presiden Joko Widodo, Sabtu, (4/7/2015).

Presiden juga meminta SKK Migas bersama Kementerian ESDM segera memulai proses valuasi aset Blok Mahakam, agar semua selesai bersamaan. Sedangkan mengenai participating interest (PI) untuk BUMD Kalimantan Timur ditetapkan sesuai aturan yang ada. Mekanisme selanjutnya antara Pertamina dengan para pihak agar dilakukan secara B to B (business to business).

Menyangkut tuntutan Pemerintah Provinsi Kaltim tentang hasil produksi Blok Mahakam, Presiden meminta Kementerian ESDM membuat kajian mendalam. Prinsipnya, hasil migas di sana harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Yang terpenting, dengan siapa pun Pertamina bekerjasama mengelola Blok Mahakam, mayoritas keuntungan harus tetap di tangan Pertamina,” ujarnya.

Terakhir, Presiden berpesan kepada Menteri ESDM dan Pertamina harus bisa memberi penjelasan kepada publik secara jernih tentang proses yang sedang berjalan saat ini. Karena pengambilalihan Blok Mahakam semata-mata dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan energi.RJ

Bagikan :

Berita INTEGRITAS