Teriak Anti Pancasila? Siap-siap Dibubarkan.

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com -

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, pemerintah sudah beberapa kali membahas soal pembubaran organisasi massa yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

"Sudah banyak kajiannya (untuk pembubaran)," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/5/2017). Rikwanto mengatakan, Indonesia berlandaskan Pancasila, bukan negara agama. Jika ada ormas yang menentang asas tersebut, maka dianggap melanggar konstitusi.

"Jadi jangan coba-coba ada perkumpulan, ada ormas atau ada apa pun yang mencoba untuk mengganti asas negara dari Pancasila ke asas yang lainnya," kata Rikwanto.

Rikwanto menyebut, sudah banyak video yang dibuat oleh kelompok dan ormas tertentu untuk mendorong pembentukan khilafah atau pemerintahan berlandaskan Islam.

Terkait niat pembentukan khilafah, kata dia, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan masih mengkaji produk formal apa yang akan dikeluarkan.

"Mudah-mudahan cepat selesai dan dikeluarkan pernyataan resmi pemerintah tentang cara pandang pemerintah," kata Rikwanto.

Rikwanto tidak menyebut daftar kelompok atau ormas apa saja yang dikategorikan anti-Pancasila.

Namun yang jelas, kata dia, sejauh ini sudah ada sejumlah laporan masyarakat maupun penolakan warga terhadap kegiatan kelompok dan ormas tertentu itu.

"Selama dia menghormati aturan undang-undang di negara, dia mencoba untuk berkembang, ya enggak ada masalah. Karena dia sudah melanggar, ya bermasalah," kata Rikwanto.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan legalitas HTI sebagai ormas bisa dicabut bila HTI bersikap anti-Pancasila.

"Yang jadi problem, misalnya HTI di Kemendagri tidak terdaftar, namun terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu mencantumkan (ideologi) Pancasila. Namun di luar teriak-teriak anti-Pancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu," tutur Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Bila memang pemerintah mencabut legalitas HTI sebagai ormas terdaftar, HTI bisa saja tetap bertahan sebagai kelompok, namun tergolong ormas liar.

"Menurut saya, walaupun dia mendaftar pakai asas Pancasila tapi pada praktiknya tidak, pemerintah tetap bisa membatalkan. Berarti dia organisasi liar," ucap Tjahjo.

Semua organisasi harus mencantumkan Pancasila sebagai ideologi dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Praktik ormas juga harus sejalan dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun soal elemen pemerintah yang mana yang bisa membubarkan ormas, Tjahjo belum bisa memastikan.

 

"Nah sekarang dirembukkan dalam pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan," tuturnya.

Polri menyatakan HTI sedang dikaji pemerintah. Hasil kajiannya akan menjadi bahan pemerintah untuk bersikap. Segala kegiatan HTI Menjadi objek pengamatan semua pihak terkait.

Juru bicara HTI Ismail Yusanto heran atas langkah pemerintah melakukan kajian terhadap HTI. Menurutnya, gerakan HTI adalah gerakan Islam yang tak bertentangan dengan Pancasila.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) angkat bicara terkait wacana pembubaran organisasi karena dinilai anti-Pancasila. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto meminta pihak yang menyebutkan HTI anti-Pancasila agar membuktikan pernyataannya.

"Sekarang kalau kami dibilang anti-Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti-Pancasila?" ujar Ismail. Ismail juga mengaku bingung atas wacana pembubaran HTI.

"Kami tidak tahu apa masalahnya sehingga harus dibubarkan? HTI itu bukan organisasi ilegal, tapi berbadan hukum," ujar Ismail.

"Kalau mengikuti peraturan, disebutkan bahwa pencabutan sebuah organisasi harus melalui pengadilan. Ya tapi sebelum ke sana, kami harus tahu dahulu apa yang menjadi persoalan," lanjut dia.

Ismail sekaligus mengonfirmasi bahwa HTI hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Pasal 12 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal itu menyebutkan, "Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia".

"Karena memang menurut UU Ormas, sebuah ormas pendaftarannya di Kemenkumham, bukan di Kemendagri. Kemendagri itu tak berurusan dengan ormas," ujar Ismil. 

 

Bagikan :

Berita Lainnya