Terlalu ‘Luar Biasa’ Tak Sesuai Kinerja, Gaji Pejabat BUMN Harus Diatur Standarnya

Roy Jon
Gaji Pejabat BUMN Harus Diatur

Jakarta, mediaintegritas.com - Bekerja di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi rebutan. Selain gaji dan jaminan hidupnya yang besar, menjadi pekerja dan pejabat di BUMN tak pelak sering menjadi sektor yang sarat dengan kepentingan politis serta belum sirna dari adanya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Padahal, kinerjanya cenderung buruk dan sejumlah BUMN selalu dikabarkan mengalami kerugian.

Karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk merancang dan membuatkan standar gaji bagi para pekerja dan terutama bagi para pejabat di perusahaan-perusahaan plat merah itu.

“Gaji mereka sangat luar biasa, namun kinerja tidak luar biasa. Diperlukan standarisasi gaji pekerja BUMN dan pejabat di BUMN. Itu sangat perlu, agar jelas perbandingan antara besaran gaji pekerja BUMN dan pejabat BUMN terhadap kinerja perusahaan BUMN dimana mereka bekerja. Serta dapat mengukur beban kerja dan resiko kerja mereka. Karena banyak BUMN yang sebenarnya bidang usahanya monopoli dan tidak ada komperitor, justru bergaji sangat tinggi dibandingkan dengan BUMN yang memiliki kompetitor di bidang usahanya,” papar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, di Jakarta.

Contohnya saja, lanjut Arief, gaji  pekerja PT Pertamina (persero) yang paling rendah saja adalah sebesar Rp 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) per bulan. Kemudian, gaji PT Pelindo dan PLN, yang terendah adalah Rp 5 juta per bulan.

Dia melanjutkan, PT Pusri termasuk yang paling besar, walaupun gaji rata-rata yang diberikan lebih kecil yakni Rp 5.000.000 per bulannya, namun dalam setahun pegawainya dapat menerima hingga 24 kali gaji. “Luar biasa sekali penggajian seperti ini,” ujar Arief.

Untuk PLN saja, lanjut dia, dipatok standar gaji sekitar Rp 5.000.000 lebih kecil dari yang diberikan oleh PT Pertamina. “Namun keunggulannya adalah dalam  satu tahun pegawai PLN bisa mendapat gaji sebanyak 20 kali. Hal ini tergantung dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan,” katanya.

Perusahaan Gas Negara, lanjut Arief, memberikan sekitar Rp 3.700.000 per bulan. Namun sama halnya dengan PLN, para pegawai PGN dalam waktu 1 tahun bisa menerima 15 kali gaji. “Tergantung profit yang didapat oleh perusahaan tersebut,” ujarnya.

Nah, menurut Arief, itu masih ukuran gaji untuk pekerja terendah. “Bagaimana pula dengan gaji para pejabat di BUMN tersebut? Pastinya sangat besar berkali-kali lipat. Padahal beban kerja dan kemampuan dari para pejabat BUMN yang di atas itu tidak pernah diukur,” katanya.

Dikatakan Arief, jika dibandingkan dengan beban kerja pejabat BUMN bidang usaha yang memiliki komperitor, tentu akan jauh lebih berat dan sulit, karena harus bersaing dengan pihak swasta. Seperti Garuda Indonesia, perbankan BUMN, BUMN konstruksi ,Telkom, BUMN Perkebunan, BUMN Industri.

“Nah kalau BUMN yang tidak ada kompetitor sih tidak perlu susah-susah, asal jangan korupsi saja sudah untung. Jadi, menteri BUMN harus melakukan standarisasi ulang terhadap gaji para pegawai BUMN dan pejabat BUMN agar lebih professional,” pungkas Arief.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan, standarisasi gaji pejabat dan direksi BUMN perlu diatur dalam Undang-undang. Hal ini disampaikan mengingat seringnya terjadi polemik terkait perbedaan antara gaji pejabat negara yang lebih rendah dibanding direksi perusahaan pelat merah.

Persoalan ini, lanjut politikus PAN itu, pernah akan dibahas oleh periode DPR sebelumnya tapi terhenti karena ada pemilu legislatif dan pilpres. Karena itu Pimpinan DPR bidang Koordinator Ekonomi-Keuangan ini, mendorong segera buat aturan standarisasi gaji.

“Perlunya diatur standarisasi gaji pejabat dan Direksi BUMN karena ada hal yang aneh dan tidak wajar. Seorang direksi BUMN gajinya selangit ditambah bonus dan tantiem (bonus, red), yang sampai ratusan juta, sementara seorang Presiden tidak sampai ratusan juta. Padahal, Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan,” kata Taufik di gedung DPR Jakarta, Senin (21/9).

Khusus mengenai gaji Direksi BUMN, ujar Taufik, seringkali menjadi hal yang dilematis karena BUMN memiliki asset yang hampir empat kali lebih besar dari APBN. Aset BUMN ada yang lebih dari Rp 4.000 triliun, sedangkan APBN hanya sekitar  Rp 2.000 triliun dan semua itu adalah uang rakyat atau uang publik.

Ia juga menyoroti besarnya take home pay para direksi BUMN ada yang sangat fantastis, ada yang Rp 200 juta, ada yang Rp 300 juta, belum termasuk bonusnya. Yang lucu, ada BUMN rugi tapi gajinya direksinya selangit. Hal inilah menurutnya yang harus dibuat standarisasinya.***Erje

Bagikan :

Berita Lainnya