Thomas : Indonesia Kalah Saing Vietnam, Pajak Industri Sangat Berat

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menjelaskan Indonesia masih kalah saing dibanding Vietnam. Salah satunya dalam memanfaatkan peluang perdagangan bebas dengan negara lain.

Thomas menjelaskan, Vietnam punya perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, sehingga barang-barang negeri tetangga di ASEAN itu bisa mendapat tarif bea masuk 0%.

"Vietnam sudahmemiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, dikasih tarif bea masuk  0%, sedangkan kita belum punya, jadi barang dan jasa kita kena tariff bea masuk 10-17%. Namun yang perlu disadari, ada asas resiprokal kalau negara lain mau, kita juga harus buka diri.Ini sesuatu yang masih perlu revolusi mental,"  Ujar Lembong di Forum Public Private Dialogue International Trade and Investment di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (4/9/2017).
 

Hal ini membuat produk-produk ekspor Indonesia kewalahan bersaing dengan Vietnam karena produk Indonesia dikenakan tarif bea masuk yang lebih tinggi.

Daya saing Indonesia masih kalah dibanding Vietnam. Salah satunya di sektor investasi.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, ada 5 hambatan besar investasi di Indonesia.Pertama, aturan yang kerap berubah dan tumpang tindih. Kedua, pengenaan pajak yang tidak memberikan ruang bagi pengusaha. Ketiga, masalah perburuhan dan kualitas SDM. Keempat masalah pertanahan dan izin bangunan. Kelima masalah ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Thomas mencontohkan, daya saing di sektor industri lemah lantaran terbebani pajak yang terlalu berat.

"Contoh, Menteri Keuangan ada kebanyakan pajak kita, dari pajak penghasilan usaha dari korporasi sampai 70%. Kebanyakan ini dari sektor industri," kata Thomas.

"Beban pajak industri ini terlalu berat. Pantas saja, industri enggak berkembang. Kita perlu perluas basis pajak di luar industri supaya beban pajak di industri bisa diringankan," lanjut mantan Menteri Perdagangan itu.

Thomas menambahkan, pemerintah sudah meminta daerah tidak menerbitkan aturan yang dengan bertentangan dengan kebijakan pusat.

"Daerah enggak boleh menerbitkan peraturan yang bertentangan dengan aturan nasional. Termasuk PP (Peraturan Pemerintah) Perpres (Peraturan Presiden), dan Permen," terang Thomas

Selain Vietnam, Indonesia juga kalah saing dibandingkan dengan dua negara tetangga lainnya seperti Thailand dan Malaysia.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan Australia. CEPA sendiri merupakan perjanjian ekonomi antar negara yang meliputi perjanjian perdagangan bebas, investasi, dan sektor jasa. 

"Menurut saya sih CEPA dengan Australia harus akhir tahun sebagai bukti kita becus, karena orang sudah mulai ragu. Memang perjanjian perdagangan ini harus selesai samapi akhir tahun minimum dua-tiga perjanjian investasi harus diselesaikan hingga akhir tahun," pungkas Thomas.  (ocha)

Bagikan :

Berita Lainnya