Tjahjo Kumolo : Saya harus Adil, Pemberhentian Sementara Ahok Tunggu Tuntutan Jaksa

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga ada pembacaan tuntutan dari jaksa dalam sidang dugaan penistaan agama.

"Sebagaimana amanat UU, petahana yang maju lagi dia harus cuti kampanye. Besok tanggal 11 masa kampanyenya sudah habis, kemudian Plt menyerahkan kembali kepada Pak Ahok. Dan Pak Ahok terus melaksanakan tugas sebagai gubernur sampai dengan masa berakhirnya nanti," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Saat ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  sudah berstatus terdakwa dengan dakwaan dua pasal di KUHP yaitu pasal 156 dan 156a. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Pasal 83 Ayat 1UU Pemda menyatakan bahwa kepala daerah diberhentikan sementara apabila didakwa dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun. Namun Tjahjo mengatakan bahwa belum ada kepastian pasal mana yang akan digunakan oleh jaksa, apakah dengan ancaman 4 tahun atau 5 tahun. 

"Pada posisi Pak Ahok sebagai terdakwa, karena tidak ditahan dan ancaman hukumannya belum ada putusan dari jaksa pasti, apakah menggunakan 4 atau 5 tahun, ya saya harus adil," ungkapnya. 

Tjahjo mengatakan bahwa pemberhentian langsung baru berlaku jika kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau ditahan. 

"Kalau dia tidak ditahan tapi tuntutannya di bawah lima tahun, ada satu gubernur yang sudah diputus sampai selesai, tapi hanya dua tahun, ya dia terus menjabat sampai inkrah," ucap Tjahjo. 

"Kalau Anda langsung saya berhentikan, kemudian tahu-tahu jaksa menuntut empat tahun, saya digugat. Maka harus adil," pungkasnya. 
 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerima surat dari pengadilan terkait kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Hal senada dikatakan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri sekaligus Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan Kemendagri tinggal menunggu pembacaan tuntutan. Tuntutan pidana dalam persidangan ini yang akan menjadi acuan Kemendagri mengeluarkan surat keputusan terkait posisi Ahok sebagai gubernur

"Jadi kalau sudah semua saksi diperiksa kan ada tuntutan, tuntutannya berapa tahun. Kalau di bawah lima tahun, ya tidak perlu harus diberhentikan. Kalau di atas lima tahun, diberhentikan sementara. Rumusnya itu saja, Kemendagri menegaskan itu," kata Sumarsono (Soni) di Balaikota, Jumat (10/2/2017).

Masa tugas Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI akan berakhir pada Sabtu, 11 Februari 2017. Acara serah-terima jabatan antara Sumarsono dan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diselenggarakan di Balai Kota pada hari yang sama.

"Serah-terima nota akhir tugas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta kemungkinan besar di Balai Agung pukul 15.00 WIB " Ujarnya (Debby)
 

Bagikan :

Berita Lainnya