Warga Gugat E-Money ke MA

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com -

Hari ini Selasa (10/10), sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) resmi mendaftarkan uji materil mengenai e-money ke MA dengan pertimbangan bahwa PBI Nomor 16/8/PBI tentang Uang Elektronik bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Mereka mempelajari bahwa ternyata dalam UU Nomor 7 tahun 2011 dinyatakan uang yang sah adalah rupiah, bentuknya kertas dan logam, tidak ada uang elektronik.

Kuasa hukum FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan mereka meminta kepada MA agar membatalkan bahwa peraturan Bank Indonesia Nomor 16 tahun 2014 Itu tidak sah dan tidak bisa diberlakukan secara umum.

Saat mendaftarkan gugatannya ke MA, mereka membawa sejumlah atribut. Di antaranya adalah kertas bertuliskan 'Tolak Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014', 'E-toll Diskriminatif'. Mereka menilai peraturan tersebut melanggar hukum. Tigor menyebut peraturan BI tidak boleh bertentangan dengan UU.

Tigor mengaku tidak menolak era uang elektronik, namun menurutnya harus ada UU yang mengatur peredaran uang elektronik. Bukan hanya melalui PBI Nomor 16/8/PBI/2014.

"Bank Indonesia harus menyiapkan langkah lebih lanjut untuk antisipasi ini, setidaknya harusnya mengubah undang undang dulu, rupiah itu harusnya dinyatakan di dalamnya bukan hanya kertas dan logam tapi juga elektronik," ucap Tigor.

Tigor juga meminta penerapan wajib menggunakan e-toll di tol Jagorawi pada Selasa (31/10) ditunda. Termasuk biaya top-up uang elektronik yang diberlakukan saat melakukan pengisian uang elektronik.

"Iya termasuk, itu juga ilegal, nah itu ilegal dan harus dikembalikan. Kalau uang elektronik ilegal, semua proses itu ilegal, untuk itu tunda dulu semuanya. atau paling tidak tunggu putusan MA," kata Tigor.

Sebelumnya, advokat yang peduli masalah-masalah konsumen, David ML mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dengan kebijakan e money ini. Menurutnya, aturan tersebut di satu sisi justru mencerminkan keberpihakan kepada pengusaha, dan di sisi lain merupakanpelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Aturan itu berpotensi menimbulkan ketidakadlilan dan diskriminasi bagi konsumen.

 David menengarai kebijakan BI itu melanggar hak konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas atau logam dan patut diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

 

Bagikan :

Berita Lainnya