Diduga Terlibat Korupsi, Kejagung Tidak Hentikan Pengusutan Olly Dondokambey Dkk

Roy Jon
KapuspenkumKejagungAmirYantoDidugaTerlibatKorupsiKejagungTidakHentikanPengusutanOllyDondokambeyDkk

Jakarta, mediaintegritas.com - Sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara seperti anggota DPR RI tidak pernah berhenti di Kejaksaan Agung. Meski terkesan lama, namun pengusutannya terus berjalan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Amir Yanto memastikan, semua proses penyelidikan kasus korupsi yang ditangani institusi Adhiyaksa itu tidak gentar meski melibatkan petinggi Negara seperti sejumlah anggota DPR dalam dugaan kasus korupsi Sport Science di Hambalang Bogor.

Walau terkesan lama, namun Amir Yanto memastikan proses penyelidikan dilakukan dengan sangat akurat, sehingga tidak asal-asalan dalam menjerat seseorang pelaku.

“Setiap orang yang terlibat, dengan adanya proses penyelidikan yang akurat, sehingga alat bukti yang kuat ditemukan, itu terus dilakukan. Tidak berhenti, meski pun kasusnya sudah disebut berlangsung tahun lalu atau beberapa tahun belakangan. Ini proses penyelidikannya tidak berhenti, kan butuh waktu. Jadi penyidik bukan persoalan takut kalau berhadapan dengan pejabat Negara atau anggota DPR, atau siapapun. Ini soal bagaimana keakuratan bukti,” ujar Amir Yanto di kantornya, di Kejaksaan Agung (Kamis, 05/11).

Saat ini pun, lanjut Amir Yanto, penyidik Kejaksaan Agung masih terus mendalami keterlibatan sejumlah anggota DPR RI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sport Science di Hambalang Bogor senilai Rp 80 miliar.

Pada tahun 2011, Kemenpora telah mengadakan pengadaan sarana dan prasarana olah raga pada Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga berupa peralatan Sport Science dalam rangka untuk mengisi gedung olah raga di Hambalang Kabupaten Bogor.

Dikatakan Amir Yanto, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, kejaksaan agung telah menetapkan dua orang tersangka, dan para tersangka atas nama Brahmantory selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah merekayasa bersama-sama tersangka Rino Lande selaku rekanan (yaitu sebagai Direktur PT PUM) yang seolah-olah pengadaan tersebut telah dilakukan lelang secara umum, padahal kenyataannya pelelangan tersebut telah direkayasa sebelumnya agar PT PUM ditetapkan sebagai pelaksana dan dalam penentuan PPS tersebut, peralatan yang akan diadakan telah dilakukan mark up harga oleh PT PUM dan disetujui oleh Brahmantory selaku PPK.

“Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 35 miliar dari selisih harga satuan barang yang diadakan,” ujarnya.

Asal perkara ini, diterangkan Amir yanto, adalah dari pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan kepada Tim Satgasus Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan.

“Dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan untuk sebanyak 40 orang saksi dan 3 orang ahli dari BPKP, LKPP dan ahli Keuangan Negara. Dan perkara tersebut, saat ini dalam proses pemberkasan. Juga telah dilakukan penyitaan terhadap peralatan sport science dan uang sebesar Rp 1,5 miliar dan satu unit mobil Alphard tahun 2013 dari PT PUM. Selanjutnya masih terus dilakukan pendalaman, tidak soal apakah ada anggota DPR yang terlibat, kami terus jalan,” kata dia.

Dugaan korupsi dan praktek mafia yang membelit Politisi Senior PDIP Olly Dondokambey ditangani dua institusi penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kalau kasus dugaan korupsi terkait Hambalang, itu kasus lama masih di KPK. Sedangkan untuk pengadaannya diserahkan dan ditangani oleh Kejaksaan Agung,” ujar Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Memang, lanjut Johan, dalam dugaan korupsi kasus Hambalang, ada sejumlah politisi DPR yang diperiksa oleh KPK. “Waktu itu masih sebagai saksi, meskipun sudah ada penyitaan sejumlah barang-barang milik mereka oleh KPK, namun masih sebagai saksi,” ujar Johan.

Sedangkan laporan adanya dugaan praktek Mafia dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 oleh Banggar Watch ke KPK, menurut Johan, pihaknya baru menerima dan masih akan melakukan penelaahan.

Sebelumnya, Olly Dondokambey dibidik KPK karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam vonis terdakwa kasus P3SON Teuku Bagus Mohammad Noor.

Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey ini juga diduga terlibat dalam praktek Mafia Anggaran dalam pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Selain pria yang menjabat sebagai Bendahara Umum PDIP itu, sejumlah politisi DPR dari PDIP dan beberapa fraksi lainnya juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait kasus suap  program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans).

Empat pimpinan itu yakni Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng, Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir dan dua orang Wakil Ketua Banggar lainnya yaitu Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Kemennakertrans,” ujar Johan Budi.

Mereka dimintai keterangan terkait kebenaran adanya fee sebesar 5 hingga 10 persen yang mengalir ke Banggar. Untuk diketahui, salah satu tersangka dalam kasus itu yaitu Dharnawati, menyebut adanya aliran dana fee sebesar lima hingga 10 persen ke Banggar terkait proyek senilai Rp 500 miliar tersebut.

Dadong Irbarelawan juga mengakui adanya pembicaraan perihal penggelontoran fee sebesar 10 persen dari Dharnawati dalam proyek tersebut. Pengakuan itu pun telah dilontarkan Dadong kepada penyidik KPK.

Selain itu, Bendahara Umum PDIP itu dan sejumlah politisi DPR dari PDIP dan beberapa fraksi lainnya juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya dia (Olly Dondokambey) ada. Memang, sejumlah anggota DPR RI kami laporkan ke KPK. Ada di PDIP  dengan inisial ODH, NS, SHN, WK. Juga sejumlah politisi lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Banggar Watch Fahmi Hafel.

Sejumlah anggota DPR yang akan dilaporkan karena melakukan praktek Mafia Anggaran di DPR itu, disampaikan Fahmi yakni PDIP (OLD, NS, SHN, WK), PKS (HABA, SKT), Golkar ( ANS, AKOM, MN, RJKI, RBAE), Partai Gerindra (RIZ, BH,WiZ, IBPS), PPP (INR, ID), Partai Demokrat (DUJ, EZA), PKB (HCC, BN), PAN (HJJ, IRS, ANQ), NASDEM (AT, ESR, RC) dan HANURA (DYL).

Dia mengungkapkan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 banyak dijebol oleh para mafia anggaran di DPR. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, hingga berkisar 1042,6 triliun Rupiah. “Yang terdiri dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transmigrasi, proyek pembangkit listrik, pengadaan alat-alat pertanian dan pupuk, serta Migas (Minyak dan Gas),” ujar Fahmi.

Dijelaskan Fahmi, semua proyek di sektor tersebut sudah diatur, mulai dari jumlah pagu anggaran dan pemenangnya. “Anggota DPR RI yang menjadi goal getter-nya dalam proyek- proyek tersebut, baik untuk pengadaan barangnya dan juga untuk proses pembangunan- nya,” ungkapnya.

Dalam proyek-proyek tersebut terjalin kerjasama yang rapih antara kontraktor ,supplier dan petinggi Departemen serta Kepala dinas d idaerah dan Kepala daerah yang dikomandoi oleh konsultan proyek,  yang ditunjuk oleh oknum  anggota DPR RI yang ada di Banggar (Badan Anggaran) DPR.

Dijelaskan dia, anggota Badan Anggaran dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah.***Erje

Bagikan :

Berita INTEGRITAS