Dilaporkan Ke KPK Dan Kejaksaan Agung Karena Telah Habisi Anggaran Mencapai Rp 700 Miliar, Pembangunan Stadion Utama Cikarang Bekasi Dicuekin Bupati. Makin Aneh!

Roy Jon
DilaporkanKeKPKDanKejaksaanAgungKarenaTelahHabisiAnggaranMencapaiRp700MiliarPembangunanStadionUtamaCikarangBekasiDicuekinBupatiMakinAneh!

Cikarang-Bekasi, mediaintegritas.com - Nasib pembangunan Stadion Utama Cikarang Bekasi semakin aneh. Setelah mulai dibangun pada 2009, proyek yang berlokasi di Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur. Kabupaten Bekasi itu telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada temuan telah merugikan keuangan Negara hingga Rp 700-an Miliar. Namun, proyek yang seharusnya sudah selesai pada 2013 itu pun masih berantakan hingga kini. Dan semakin aneh, sebab aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut tidak menggubris persoalan.

Bahkan, Bupati Bekasi Hajah Neneng Hasanah mengaku tidak tahun mengenai anggaran dan ijin pembangunan proyek yang berada di wilayah pemerintahannya itu. Bahkan, anggaran proyek pembangunan stadion yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dan APBD Provinsi Jawa Barat itu tidak pernah diseriusi oleh Bupati dalam penyelesaiannya.

“Terkait anggaran, saya tidak bisa sampaikan. Karena kan begitu saya sampaikan harus nominal yang benar. Jadi saya arahkan saja ke Kepala Dinas Pembangunan karena mereka lebih paham nominal pengeluaran anggaran,”  ujar Bupati Bekasi Neneng Hasanah kepada wartawan mediaintegritas.com.

Ketidakfahaman Bupati, dikarenakan proses pengadaan proyek tersebut sudah berlangsung sejak Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Bupati sebelumnya yakni Sa’duddin yang kini duduk sebagai Anggota DPR RI di Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sehingga, terkait seluk beluk dan pemanfaatan anggarannya pun hingga kini masih berada di bawah kendali orang-orang lama.

“Saat saya menjadi Bupati, itu proyek sudah berjalan. Sekarang ini apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Tahun ini direncanakan selesai proyek pembangunannya,” ujar Bupati Neneng.

Ketika dikonfirmasi terkait ijin proyek itu, yakni mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Bupati Neneng Hasanah menampik bahwa proyek itu tak melewati persyaratan administratif yang berlaku sesuai Undang Undang.

“IMB dan AMDAL stadion tersebut sedang saat ini masih dalam proses. Kalau dibilang menyalahi aturan, ya tidak juga. Karena mana lebih baik bangunan yang sudah dikerjakan dihentikan atau dilanjutkan kembali, pastinya kan dilanjutkan. Kalau didiamin saja itu tidak baik, apalagi stadion itu akan dipakai untuk kegiatan Porda (Pekan Olah Raga Daerah),” ujar dia.

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan mengharuskan setiap bangunan untuk memiliki IMB dan AMDAL, namun tidak jelas disebutkan apakah harus ada IMB dan AMDAL lebih dahulu sebelum pembangunan dilaksanakan atau dapat diurus saat pembangunan sedang berjalan. Tetapi mengingat pembangunan sejak tahun 2009, telah cukup lama IMB dan AMDAL tidak diurus selama kurun waktu 2009 hingga 2015.

Sementara itu, Kepala Dinas Pembangunan Kabupaten Bekasi Henri Lincoln yang sejak awal mengetahui dan bertanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas proses awal pembangunan stadion utama itu, tidak memberikan respon. Saat yang bersangkutan coba ditemui untuk konfirmasi di kantornya, yang bersangkutan tidak berkenan memberikan penjelasan dan konfirmasi.

Sebelumnya, National Corruption Care (NCC) telah melaporkan dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran Negara atas pembangunan stadion utama Cikarang Bekasi itu ke Kejaksaan Agung (kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Ketua NCC Luhut Sinaga menyampaikan, untuk laporan di Kejaksaan, pihaknya sudah sejak hamper dua tahun lalu menyampaikan persoalan tersebut. “Namun hingga kini tidak ada proses atau tindakan dari penyidik Kejaksaan. Mungkin, laporan itu dibuang ke tempat sampah, atau memang sudah ada suap berupa deal-deal atau pengamanan yang diterima Jaksa dari para Pejabat dan Pelaksana Proyek. Kita tidak tahu, yang pasti sampai kini belum diproses laporan kami oleh Jaksa. Inilah yang menurut kami sangat sarat dengan keanehan. Aneh betul ini, tidak ada yang digubris dan tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas proyek yang bermasalah itu,” papar Luhut.

Karena itulah, lanjut dia, NCC telah pula melaporkan persoalan ini ke KPK pada awal Oktober 2015. Namun, laporan yang sudah sangat kasat mata memberikan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi secara beramai-ramai oleh para pejabat di Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat itu pun belum ditangani KPK.

“Mungkin KPK lagi pusing dengan revisi Undang Undang KPK yang amburadul itu, sehingga belum sempat mengembangkan laporan kami,” ujar dia.*** AMS/Richard/Juan

 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS