Pembangunan Sentra Bisnis Perikanan Pesisir Tidak Efektif, Menteri KKP Dianggap Asal-Asalan Bikin Program

Roy Jon

Jakarta, mediaintegritas.com - Program pembangunan sentra bisnis di daerah-daerah pesisir oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) tidak mengena kepada kebutuhan dan partisipasi nelayan Indonesia. Program itu dianggap mubazir dan hanya menghabis-habiskan anggaran Negara.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Nelayan (FMPN) Hadi Sutrisno menyampaikan, sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil itu hanya konsep lama yang ingin diteruskan oleh kementerian yang kini dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu.

“Sebenarnya, begitulah di Republik ini, ganti menteri ganti kebijakan, padahal sesungguhnya konsep tersebut pernah di gagas Pak Fadel yakni mantan menteri KKP dan sudah tertuang dalam Peraturan menteri Nomor 12/Men/2010 tentang Minapolitan. Saya sangat menyayangkan sekali jika kebijakan itu benar-benar di terapkan, karena hanya akan menghambur-hamburkan anggaran negara,” ujar Hadi Sutrisno.

Menurut dia, kaidah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan seharusnya mengacu pada aspek SEE (Sosial, Ekonomi, Ekologi). Dengan bertambahnya penduduk, lanjut Hadi, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan.

“Seyogyanya pemerintah, dalam hal ini KKP tidak hanya menitik beratkan pada aspek Ekologi saja di dalam mengambil kebijaksanaan. Harusnya KKP Fokus pada Polemik Permen Nomor 02 Tahun 2015 dan mencarikan solusi yang bijaksana. Karena ini menyangkut nasib Jutaan nelayan yang terdampak,” ujar Hadi Sutrisno.

Para nelayan, lanjut dia, sangat berharap kepada KKP dan semua pihak yang terkait, agar dalam operasional kapal penangkap ikan kiranya punya pemahaman yang sama.

“Bahwa permasalahan kapal penangkap ikan bukan hanya permasalahan pemilik kapal, tapi sudah menjadi permasalahan bagi orang banyak karena kapal penangkap ikan adalah telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat yang mengalirkan mata rantai perekonomian yang sangat panjang dan luas kepada sektor perekonomian lainnya seperti perdagangan, jasa, transportasi, industri dan terbukanya lapangan kerja seluas luasnya bagi masyarakat, yang melibatkan banyak orang dan pada gilirannya menjadi indikator perekonomian masyarakat, bangsa dan negara,” papar dia.

Bayangkan saja, lanjut dia, untuk kapal ikan sekali melaut membutuhkan ABK rata-rata 40 orang dengan tanggungan rata-rata lima orang, kemudian pekerja di pelabuhan pangkalan rata-rata per kapal melibatkan 50 orang, pekerja di pabrik es rata-rata minimal 1 pabrik es 70 orang.

“Industri pengolahan ikan juga  menyerap rata-rata tenaga kerja  antara 50-70 orang per 1 industri. Kemudian industri perebusan dan pengasinan ikan, kemudian kepada perdagangan, jasa dan transportasi yang cukup banyak melibatkan orang, tentunya ini menjadi indikator pertimbangan bagi semua piha, khususnya bagi KKP untuk dapat segera meninjau dan membatalkan aturan dan peraturan yang merepotkan dan bikin kendala usaha perikanan tangkap,” ucap dia.

Apapun jenisnya, kata Hadi, sektor-sektor usaha kerakyatan yang berkaitan dengan alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan, di negara berkembang adalah bentuk usaha kolektif yang melibatkan banyak tenaga kerja. Karena itu, partisipasi langsung masyarakat sangat perlu dilibatkan.

“Di sektor perikanan, harus diakui bahwa belum ada upaya pemerintah untuk membangun bidang ini secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan para pelaku usaha khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya,” ujarnya.

Karena itulah, kata Hadi, watak pemerintah yang berkuasa tidak pernah secara berkesinambungan secara serius memikirkan rakyatnya sebab setiap pemegang kebijakan berganti, maka berganti pula aturan permainannya.

“Pelaku usaha tidak dianggap sebagai partner, tapi diperlakukan dengan penuh kecurigaan. Wajar saja kalau perikanan kita tidak akan pernah berkembang dengan baik. Ibarat pepatah, bak tikus mati di lumbung padi . Intinya, benahi dan selesaikan dulu permasalahan yang ada,” ujarnya.

Hadi menjelaskan, realita di lapangan tentang usaha perikanan tangkap sungguh sangat memprihatinkan, karena terlalu banyaknya kapal yang tidak dapat melaut akibat dari terlalu banyaknya peraturan berakibat pada menurunnya usaha perikanan tangkap secara drastis.

“Kapal dalam keadaan stagnan karena terlalu susahnya pengurusan perpanjangan izin penangkapan (SIPI) sedangkan kapal tersebut adalah kapal yang sudah terdaftar, bukan kapal baru, sedangkan permasalahan  kapal perikanan tersebut bukan hanya permasalahan pemilik kapal tapi sudah menjadi permasalahan orang banyak karena terhentinya sumber ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dia menceritakan, kesulitan yang dialami masyarakat nelayan bahkan sudah membuat nelayan bertindak nekad. Seperti yang terjadi  di Kota Pekalongan.

Tasurun (50), mencoba membakar diri. Dia menyiramkan dua botol bensin pada tubuhnya aksi nekat di bawah Monumen Perjuangan di Kota Pekalongan, Selasa (18/8/2015).

Ketua LSM LPPK (Lembaga Perlindungan Pedagang Kecil) Kota Pekalongan tersebut mengaku kesulitan dan protes keras kepada pemerintah terkait pengurusan surat ijin penangkapan ikan yang dipersulit.

“Banyak kapal yang tidak bisa melaut, nelayan banyak yang menganggur. Saya kecewa pengurusan surat izin kapal dipersulit,” ujar dia.

Sembari dua botol itu disiramkan ke atas tubuhnya. Pria itu berencana mengakhiri hidupnya. Menurutnya, pengurusan surat ijin penangkapan kapal ini terganjal Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 57 Tahun 2014, tentang penerbitan surat ijin penangkapan ikan.

Dalam aturan itu, mengharuskan pemilik kapal minimal 200 gross ton (GT)  diharuskan membuat perseroan terbatas (PT) dengan melampirkan unit pengelola ikan.

Beruntung, Serda Krismanto dari Unit Intel Kodim 0710 Pekalongan langsung tanggap, mengambil korek api yang diletakan berdampingan dengan botol air mineral berisi bensin.

Sebelumnya,untuk pengembangan investasi di pulau-pulau kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengembangkan Sentra Bisnis Perikanan Rakyat Berbasis Pulau-pulau Kecil di lima belas lokasi.

Dimana, terdapat lima komponen  kegiatan utama yang akan dikembangkan dalam program tersebut.

“Komponen yang pertama adalah penataan kawasan untuk lokasi pengembangan sentra bisnis perikanan rakyat di pulau-pulau kecil dalam bentuk penyusunan masterplan dan bussiness plan atau rencana bisnis,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja dalam keterangan persnya.

Hal ini, lanjut dia, akan mengacu pada rencana tata ruang laut dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan serta penyalahgunaan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat setempat atau merusak lingkungan.

“Penataan dilakukan dengan memenuhi kaidah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan,” ujar Sjarief.

Komponen kedua, lanjut dia, yakni korporatisasi usaha perikanan rakyat. Komponen ini akan dijalankan dalam bentuk koperasi dan melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan investor swasta dalam pengolahan hasil perikanan.

“Kerjasama akan diarahkan melalui penguatan kelembagaan keuangan (koperasi) untuk meningkatkan akses permodalan atau kebutuhan pembiayaan dalam pengembangan usaha masyarakat terutama di bidang pengolahan hasil perikanan, termasuk melakukan pendampingan usaha masyarakat dengan berbasis kearifan lokal,” ucapnya.

Komponen ketiga, bantuan peralatan produksi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya/KJA, budidaya rumput laut serta pemasaran. Bantuan peralatan produksi perikanan tangkap yang diberikan berupa kapal, alat tangkap, cold chain system, dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). Alat produksi perikanan budidaya KJA mencakup sarana KJA, benih dan pakan. Sedangkan bantuan alat produksi budidaya rumput laut yakni berupa gudang penyimpanan, lantai jemur, bibit rumput laut, longline dan pelampung, longboat pengangkut serta mesin tempel.

Keempat, KKP menyiapkan bantuan permodalan usaha perikanan rakyat melalui Badan Layanan Umum (BLU) dan investor mitra koperasi. Selanjutnya komponen yang kelima adalah bantuan penyediaan infrastruktur dasar berupa dermaga/jetty, air bersih, listrik, dan air strip.

“Terkait hal ini KKP akan bersinergi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Sjarief.

Menanggapi isu yang berkembang terkait penjualan pulau kepada investor asing, Sekjen KKP menegaskan bahwa tidak ada program KKP di tahun 2015 dan 2016 untuk menjual pulau-pulau kecil ke pihak asing. Menurutnya hal tersebut jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri BPN yang melarang pihak asing membeli dan memiliki tanah di Indonesia.

“Pihak asing hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai,” katanya.

Disamping itu, investasi asing di pulau-pulau kecil harus mengacu pada UU No. 1 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, antara lain: harus dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas dan berbadan hukum Indonesia, melibatkan peserta Indonesia, menjamin akses publik, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal, melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta indonesia, dan memperhatikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi dan dalam luasan tertentu.***Erje

Bagikan :

Berita INTEGRITAS