Program Legislasi Nasional 2015 di DPR sudah berjalan. Melihat banyak perundang-undangan produk anggota DPR periode terdahulu yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, anggota DPR 2014-2019 harus memiliki kualifikasi dan kemampuan mengartikulasikan aspirasi masyarakat Indonesia. Tentu saja, dengan tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan wajib dalam penyusunan berbagai undang-undang yang akan dibahas DPR dan pemerintah.